Akses yang adil dan merata terhadap teknologi, yang merupakan barang publik, merupakan hak pembangunan yang tidak dapat dicabut dan harus dinikmati oleh semua negara. Namun, meskipun gelombang revolusi teknologi dan transformasi industri sedang berlangsung, serta pesatnya peningkatan teknologi digital, inovasi ramah lingkungan, dan kecerdasan buatan (AI), kesenjangan teknologi digital dan ramah lingkungan antara negara-negara Utara dan Selatan semakin melebar. AI membantu negara-negara kuat menjadi lebih kuat, sementara negara-negara Selatan cenderung terbatas pada rantai nilai global yang lebih rendah.
Setelah ketinggalan dalam revolusi industri sebelumnya, mengapa negara-negara Selatan masih menghadapi risiko terpinggirkan di tengah lompatan teknologi yang sedang berlangsung ini? Jawabannya mungkin adalah bahwa kolonialisme, yang dahulu sangat menghambat perkembangan negara-negara ini, tidak pernah benar-benar hilang. Sebaliknya, hal ini telah berkembang menjadi bentuk-bentuk baru, memanfaatkan teknologi baru untuk mengeksploitasi, menekan dan bahkan memperbudak negara-negara Selatan – sebuah fenomena yang sekarang disebut kolonialisme teknologi.
Kolonialisme teknologi adalah bentuk eksploitasi ekonomi baru yang dilakukan segelintir negara untuk mempertahankan dominasi teknologi mereka. Mereka memanfaatkan hegemoni digital dengan tujuan mengumpulkan lebih banyak data mentah, sumber daya paling penting di era digital. Misalnya, Amerika Serikat merupakan rumah bagi 40 persen pusat penyimpanan data di dunia, sementara hampir separuh negara-negara Afrika tidak memiliki pusat data sendiri, sehingga menjadikan negara-negara tersebut berada pada posisi yang kurang beruntung dalam bidang digital.
Beberapa negara terpilih semakin memperkuat dominasi mereka dengan mengarahkan tata kelola teknologi global, melanggengkan eksklusivitas teknologi maju. Statistik menunjukkan bahwa 95 persen standar teknologi internasional ditetapkan oleh negara-negara Barat, dan 80 persen teknologi global ditransfer dari negara-negara Barat. Saat ini, biaya paten yang dipungut oleh negara-negara Barat hampir 100 kali lipat dari biaya paten yang dipungut oleh negara-negara Selatan, dan Amerika Serikat sendiri menyumbang hampir 40 persen dari total biaya paten global.
Ketika persaingan negara-negara besar dan ketegangan geopolitik semakin meningkat, politisasi dan persenjataan teknologi menjadi lebih serius, sehingga menyebabkan fragmentasi di beberapa sektor teknologi tinggi. Beberapa negara telah membentuk kerangka eksklusif berbasis ideologi seperti apa yang disebut “Aliansi Teknologi Demokratik” dan “Aliansi Chip 4”. Di bawah bendera “negaraku sendiri yang utama”, mereka mempromosikan kebijakan proteksionis seperti “Mengamankan Rantai Pasokan Energi Bersih” dan “Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon”. Mereka hanya basa-basi saja ketika menyangkut transfer teknologi ramah lingkungan ke negara-negara berkembang, namun berupaya sekuat tenaga untuk menekan teknologi dan produk energi terbarukan Tiongkok yang kondusif untuk mengurangi emisi karbon.
Kolonialisme teknologi menghambat kemajuan teknologi di Dunia Selatan. Yang lebih parah lagi, hal itu membatasi pikiran mereka. Keterbelakangan dan ketergantungan teknologi selama beberapa dekade telah menumbuhkan mentalitas mengalah di banyak negara. Mereka tidak memiliki rasa percaya diri atau motivasi untuk melakukan inovasi teknologi, namun terbiasa mengandalkan bantuan orang lain. Sikap seperti ini menjebak mereka dalam perangkap ketergantungan.
Untuk melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme teknologi, diperlukan tindakan proaktif. Negara-negara Selatan tidak seharusnya membiarkan diri mereka bergantung pada negara-negara lain. Sebaliknya, negara ini harus memperkuat kemandirian teknologi dan memupuk kerja sama Selatan-Selatan, berupaya menjadi pendorong sekaligus penerima manfaat dari revolusi teknologi yang sedang berlangsung. Di satu sisi, negara-negara Selatan harus meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan, meningkatkan kapasitas inovasi teknologi, dan meningkatkan kebijakan dan peraturan untuk melindungi perusahaan, pasar, dan data dalam negeri. Di sisi lain, mereka harus mendorong kolaborasi di berbagai bidang seperti infrastruktur digital, manajemen industri digital, dan e-commerce lintas negara untuk mempercepat transformasi digital. Global Digital Compact yang baru-baru ini diadopsi pada KTT Masa Depan PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB tentang Peningkatan Kerja Sama Internasional dalam Peningkatan Kapasitas Kecerdasan Buatan yang diusulkan oleh Tiongkok telah menerima dukungan luas dari negara-negara Selatan. Inisiatif-inisiatif ini menawarkan peluang bagi negara-negara terkait untuk menjadikan tata kelola teknologi global lebih adil, inklusif dan terbuka, sebuah peluang yang harus dimanfaatkan oleh negara-negara tersebut untuk menjadikan teknologi benar-benar berfungsi sebagai katalis bagi pembangunan berkelanjutan demi kepentingan semua orang.
